Kategori: BLOGS

AMBON–PPID, Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, M.A.S Latuconsina,ST,MT Rabu (17/4) meninjau pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) plus-plus yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota (Distakot) Ambon.

Peninjauan MCK plus-plus dilakukan pada lima lokasi masing-masing di kantor Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Diponegoro, Kelurahan Ahusen, lokasi Pandan Kasturi, Kelurahan Rijali, Negeri Hutumuri dan Desa Wayame.

Berdasarkan pantauan lapangan, MCK plus-plus yang dibangun terkesan mewah, dilengkapi fasilitas air bersih dan listrik, serta ruangan untuk wudhu.

Wawali yang dikonfirmasi di sela-sela peninjauan mengatakan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi program sanitasi khusus pengadaan MCK plus-plus di Kota Ambon.

“Kita mau cek apakah program pembuatan MCK ini masih bisa dilanjutkan atau tidak karena ini masih dibutuhkan tapi, ada warga yang punya MCK di rumah masing-masing sehingga, kita akan tinjau kalau ada masyarakat yang membutuhkan MCK maka kita akan lanjutkan program ini,” terangnya.

Menurut dia, pembangunan sarana MCK merupakan bentuk perhatian Pemkot Ambon untuk mengsejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan infrasturktur di segala bidang termasuk diantaranya bidang kesehatan masyarakat, karena itu pembuatan MCK diperuntukan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak mempunyai fasilitas MCK.

“Kita bangun MCK pada lokasi yang kita tinjau kawasan publiK masih butuhkan sanitasi tapi, kawasan penduduk yang rata-rata sudah memiliki MCK kita tidak melakukan pembangunan,” katanya.

Dia mengakui, pembangunan MCK yang dilakukan Pemkot Ambon berasal dari dana hibah, sembari menambahkan bahwa ada pula yang dibangun dari dana DAK tapi tidak dalam bentuk MCK plus-plus namun program sanitasi maupun kegiatan lain.

“Kita lakukan banyak program baik MCK dan sanitasi yang dirasakan sangat dibutuhkan masyarakat,’’ tandasnya.

Dia menambahkan, MCK yang dibangun Pemkot Ambon tersebar pada lima kecamatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tujuh unit MCK Plus-plus,” pungkasnya.

AMBON-PPID Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Ambon tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

“Di tahun ini potensi pajak PBB ditetapkan sebanyak 71.450 lembar dengan nilai Rp  Rp 11.463.485.782,- hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar 19,08 persen dari jumlah SPPT tahun 2012 sebanyak 60.000 lembar, sedangkan nilainya juga mengalami kenaikan sebesar 13,49 persen jika dibandingkan potensi tahun lalu yakni sebesar Rp 10.100.000.000,-,“ kata Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, SH,M.Si di sela–sela kegiatan penyerahan SPPT-DHKP PBB Kota Ambon Tahun 2013, yang berlangsung Kamis (11/4), di Balai Kota.

Sekot berharap SPPT PBB Kota Ambon tahun 2013 yang diserahkan bagi para Lurah dan Kades/Raja dapat diteruskan ke tangan masyarakat. Ia menilai, Kondisi yang terjadi sampai saat ini yaitu masih terdapat penumpukan SPPT pada kantor kelurahan/desa yang menyebabkan sulitnya Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon,  mencapai target penerimaan PBB.

“Lurah, Kades/Raja harus menjadi pelopor kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, jangan sampai ada SPPT yang menumpuk di kantor kelurahan/desa atau di tangan ketua-ketua RT,” lanjutnya.

Menurut Sekot diperlukan koordinasi efektif atas berbagai permasalahan SPPT PBB yang dari tahun ke tahun tidak terselesaikan. Salah satu penyebabnya yaitu karena masih terdapat rentang luas antara unit pelayanan, baik antara pihak kelurahan dengan Dinas Pendapatan, maupun Dinas Pendapatan dengan pihak Kantor Pajak Pratama atau sebaliknya.

“Persoalan perubahan kepemilikan dan status tanah, persoalan berubahan nilai jual tanah dan bangunan terkait dengan perubahan Nilai Jual Objek Pajak, bahkan ada objek pajak yang tidak memiliki SPPT, adalah persoalan yang muncul akibat lemahnya koordinasi dan kosolidasi,” paparnya.

Latuheru mengingatkan, tahun 2014 merupakan tahun awal pelaksanaan pengolaan PBB oleh Pemkot Ambon. Hal ini, ujar dia, memerlukan kesiapan yang matang khususnya dari segi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, fasilitas administrasi maupun ketersediaan dasar hukumnya.

Pemkot sendiri, sejak tahun 2012 telah megirimkan tiga orang staf untuk mengikuti pendidikan khusus operator console dan penilai tanah di sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Disamping itu staf juga dikirim untuk mengikuti magang dan pendidikan e-learning pada Kantor Pajak Pratama Ambon , Pemerintah Kota Depok, dan Makassar.

“Khusus di tahun anggaran 2013 Pemkot akan siapkan suatu ruang khusus untuk melayani para wajib pajak, disamping akan menyiapkan berbagai perangkat keras maupun lunak yang nantinya akan digunakan dalam proses pelayanan PBB dimaksud,” tandasnya.

AMBON-HUMAS, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH memberi apresiasi positif atas peresmian dan pelembagaan Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau Ambon Timur, sebagai salah satu klasis hasil pemekaran dari GPM Klasis Pulau Ambon.

Menurut Wali Kota, pemekaran ini adalah sebuah strategi pelayanan yang efektif bagi upaya pembinaan umat di lingkup GPM.

“Ini merupakan sejarah baru yang tertulis dengan tinta emas sebagai strategi pelayanan yang efektif,” ungkap Wali Kota saat menghadiri Ibadah Peresmian pelembagaan Klasis GPM Pulau Ambon Timur, di Gereja Nafiri Sion-Passo, Selasa (2/4).

Dikatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, turut berkepentingan dengan strategi pemekaran yang dilakukan Klasis GPM, dimana akan turut berimplikasi pada pembinaan pola dan perilaku kehidupan warga kota yang dewasa ini mengalami distorsi nilai dan etika moral.

“Sekitar 60 persen warga kota Ambon adalah umat kristiani, maka pola dan perilaku hidup kota ini dipengaruhi gaya hidup kekristenan. Oleh sebab itu, Pemkot turut berkepentingan dalam upaya pembinaan warga yang dilakukan oleh gereja,” katanya.

Wali Kota berharap, dengan dimekarkannya Klasis GPM Pulau Ambon, menjadi Klasis GPM Pulau Ambon Timur dan Klasis GPM Pulau Ambon utara akan turut memberi dampak positif pada pemahaman nilai kristiani.

“Langkah pemekaran menjadi bagian dari antisipasi distorsi nilai etika dan moral dewasa ini, seperti gaya hidup individualisme, materialisme, dan konsumerisme,” tandasnya.

Sementara itu, Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, Pdt.Y.Noya dalam sambutannya mengatakan pemerkaran Klasis yang dilakukan GPM seiring dengan pertumbuhan jemaat bertujuan untuk efesiensi pelayanan umat.

Senada dengan itu, Pdt.Ny.M.Watimury/W. Selaku Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Timur mengatakan latar belakang pemekaran klasis GPM Pulau Ambon dikarenakan banyak umat tidak tersentuh pelayanan. Selain itu pemekaran klasis bukan merupakan tututan Gereja tapi amanat Yesus Kristus, untuk memuridkan semua orang.

“Sebelum GPM Klasis Pulau Ambon dimekarkan, tercatat ada 137 ribu jemaat dengan jumlah sebanyak ini, para pelayan belum tentu dapat mengenal umat dan segala permasalahan yg dihadapi,”tandasnya.

Klasis GPM Pulau Ambon Timur yang dimekarkan dari Klasis GPM pulau Ambon  terdiri dari, 24 jemaat diantaranya jemaat Galala-Hative Kecil, Pandan Kasturi, Passo, Fajar Pengharapan, Lateri, Latta, Halong, Mahanaim, Benteng Karang, Leahari, Hukurila, Kilang, Naku, Ema, Hutumuri, Rutong, Toisapu, Hatalai, Tial, Larike, Gideon-Wayari, Kabeth-Suli, Bethrafa-Suli, dan Waai.

AMBON-HUMAS, Dewan Pimpinan Pusat Komite Independen Regional Pemuda Maluku (DPP-KIRPM) menggelar aksi kampanye simpatik dengan tema “Merekat Kohesi Sosial, Memperkuat Semangat Kemajemukan Dan Pluralisme Sebagai Modal Membangun Maluku,”.

Aksi kampanye simpatik dengan alat peraga stiker dan spanduk ini, dipusatkan di monumen Gong Perdamaian Dunia, Ambon, Senin (25/3) dan di-launching secara resmi oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, M.A.S Latuconsina,ST,MT.

Wawali dalam sambutannya memberi apresiasi positif kepada DPP-KIRPM sebagai penggagas dan penyelenggara kegiatan yang menurutnya merupakan bentuk implementasi dalam merawat sejarah kebersamaan masyarakat Maluku.

Menurut Latuconsina, konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku dan kota Ambon juga merupakan bagian dari sejarah kelam yang perlu terus diingat dan dicegah agar tidak terulang kembali.

“Kita harus memiliki kesadaran bahwa konflik juga merupakan bagian dari sejarah kelam sehingga dengan kesadaran itu, maka kita tidak akan terpuruk dalam dalam sejarah itu,” ujarnya.

Diakui Wawali, kampanye simpatik yang digelar kali ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk menjaga kohesifitas hubungan sosial kemasyarakatan yang telah dibangun dengan susah payah pasca terjadinya konflik. Kohesifitas hubungan sosial kemasyarakatan tersebut, lanjut Wawali, harus terus diperbaiki kualitasnya.

Dirinya mengatakan, dengan kondisi yang aman dan damai, maka seluruh agenda pembangunan di kota ini dapat berjalan dengan baik.

“Semua daerah bila aman dan damai maka seluruh agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik, tetapi jika terjadi konflik sedikit saja, maka secara simultan proses pembangunan yang ada di wilayah itu akan terhambat,” pungkas Wawali.

Sementara itu, Ketua DPP-KIRPPM, Hasbullah Assel dalam laporannya mengatakan tujuan utama pelaksanaan kampanye simpatik ini untuk membantu pemerintah dalam membangun hubungan keharmonisan orang basudara di Maluku.

Dirinya berharap aksi kampanye simpatik lewat spanduk dan stiker ini dapat dipahami oleh masyarakat demi terciptanya kondisi aman dan damai di Maluku

“Kami yang memulai, tapi kami harapkan teman-teman lain dapat terlibat bersama –sama dalam konteks merehabilitasi hubungan keharmonisan orang basudara di Maluku, dan khusunya di kota Ambon, ” ucapnya.

AMBON–HUMAS, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH meminta masyarakat agar menjaga lingkungan kota tetap bersih dan indah. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu upaya mengembalikan citra kota Ambon menjadi lebih baik.

“Target untuk kota ini bersih bukan untuk mendapat penghargaan Adipura, tetapi upaya untuk mengembalikan citra kota Ambon manise,” kata Wali kota di sela-sela sosialisasi kebersihan bagi warga perumahan BTN Manusela, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Selasa (26/2).

Untuk menciptakan kondisi kota Ambon yang bersih, lanjutnya, pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, telah meluncurkan Gerakan Ambon Bersih yang dicanangkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Balthasar Kambuaya, pada kunjungannya di Ambon, 11 Februari 2013.

Kota Ambon sendiri, menjadi kota pertama yang mengimplementasikan gerakan ini, setelah Wakil Presiden RI, Boediono, mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih, tahun 2012 lalu.

“Dalam kunjungannnya ke Kota Ambon, menteri didampingi oleh tim penilai Penghargaan adipura sangat terkesan akan keadaan kota Ambon yang sudah bersih dan indah,” tuturnya.

Wali Kota berharap, upaya menjaga kebersihan kota mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dirinya mengutarakan, Pemkot akan menyediakan tempat-tempat sampah dan memperbanyak pohon-pohon peneduh, serta lampu-lampu penerang jalan di sejumlah lokasi di kota ini guna mendukung citra kota Ambon yang bersih dan indah.

“Khusus untuk lampu penerang jalan, pada tahun ini direncanakan akan mulai dipasang pada kawasan kebun cengkih, desa batumerah, Kecamatan Sirimau Ambon,” tandas Wali Kota.

Sosialisasi kebersihan gencar dilakukan Wali Kota Ambon di berbagai lokasi perumahan warga, guna membangkitkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Sebelumnya kegiatan yang sama, telah dilaksanakan bagi warga kelurahan Karang Panjang, Senin (25/2) dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada beberapa kawasan perumahan yang ada di kota Ambon.

AMBON–HUMAS, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah melakukan pemetaan lahan di Negeri Halong, Kecamatan Baguala untuk merelokasi pengungsi korban keretakan dan tanah amblas di Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,SH mengatakan, saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon sementara melakukan pemetaan lahan dan sekarang sudah 80 persen rampung.

“Kita sudah melakukan peninjauan lokasi, dimana pemetaan lahan yang dilakukan dinas PU kota Ambon hampir rampung namun masih ada lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan alat khusus untuk memcahkan batu. Kita prediksi April mendatang sudah selesai “jelas Wali Kota dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Ambon di Balai Kota, Kamis (14/3).

Menurutnya, areal lahan sebesar dua hektar tersebut rencananya akan di pergunakan untuk menampung 170 Kepala Keluarga (KK).

“Rencananya kita akan relokasi 158 KK dari 235 KK pengungsi Batu Gajah tapi akan kita tambah menjadi 170 KK, dengan demikian lahan seluas 2 hektar akan diperluas lagi,” katanya.

Dijelaskan, anggaran untuk penanganan pengungsi Batu Gajah menggunakan dana sharing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Sosial serta dana sharing dari Pemerintah Propinsi Maluku dan Pemkot Ambon, dimana BNPB telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,2 Miliar sebagai stimulan.

Dia mengakui bahwa dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah korban keretakan tanah di Batu Gajah sebesar Rp 59 juta untuk measing-masing Kepala Keluarga (KK), dimana besar bantuan yang diberikan sama dengan pengungsi korban bentrokan 11 September 2011 lalu.

“Kita akan bagi dana stimulan dari BNPB sebesar Rp.25 juta, dari Kemenpera sebesar Rp.11 juta, Kemensos Rp.11 juta, Pemkot sebesar Rp.10 juta dan Pemprov Maluku Rp.3 juta,” rincinya.

Ditambahkan, mekanisme penyerahan uang bantuan korban keretakan tanah sama dengan penanganan pengungsi 11 September 2011 lalu, dimana semua bantuan diberikan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dia mengakui, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengungsi yang mendiami lokasi mardika untuk ditempatkan pada Negeri Halong, karena berdasarkan informasi ada kelebihan beberapa rumah yang dapat diberikan kepada pengungsi korban sosial Mardika maupun bencana alam lainnya.

“Kita akan tawarkan kalau mereka setuju kita akan pindahkan untuk bersama-sama dengan pengungsi Batu Gajah,” tandasnya.

AMBON-HUMAS, Dalam rangka koordinasi terkait berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI di Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2013/2014, maka Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH melakukan tatap muka dan berdialog dengan Menteri Perhubungan RI, E.E. Mangindaan, SIP, Selasa (5/3) di Jakarta.

Walikota yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Anggonoto Ura, SE, Kepala Bappekot, D. Matulapelwa,SH serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Ambon, Drs.J.R.Adriaansz,M.Si, mengaku bangga dan menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Menteri Perhubungan RI yang bersedia mendengar aspirasi masyarakat kota Ambon.

Dialog diawali dengan paparan Wali Kota Ambon, terkait dengan perkembangan pembangunan di Kota Ambon yang bertumbuh secara pesat pasca tragedi kemanusiaan yang melanda kota ini beberapa tahun silam.

Menurut Louhenapessy, hal ini  turut mempengaruhi dinamika dan interaksi sosial masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Walikota juga memberikan gambaran terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk melanjutkan pembangunan dan memfungsikan Terminal Transit Passo, mengingat semakin bertambahnya volume kendaraan di kota Ambon sedangkan akses jalan sangat terbatas dan sulit untuk dikembangkan, yang berdampak pada kemacetan pada beberapa ruas jalan di ibukota Provinsi Maluku ini.

“Dalam Anggaran Tahun 2013, Kota Ambon dialokasikan Rp.2 Milyar untuk kelanjutan pembangunan Terminal Transit Passo, sedangkan untuk menyelesaikan bangunan dimaksud secara keseluruhan, kita masih membutuhkan penambahan anggaran ± Rp.16 Milyard” ungkap Wali Kota di hadapan Mangindaan.

Dalam arahannya, Menteri berjanji dan secara langsung menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, untuk mengkaji dan mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN perubahan 2013 guna penyelesaian pembangunan Terminal Transit Passo, serta menganggarkan pembangunan Tempat Uji Kendaraan pada APBN 2014.

Dijadwalkan, Menteri Perhubungan RI beserta rombongan akan mengunjungi dan melihat secara dekat kondisi Terminal Transit Passo pada kunjungan kerjanya di Pulau Banda, Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kota Ambon tanggal 8 – 9 Maret 2013.

AMBON–HUMAS,  Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menerapkan absen sidik jari bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup setempat. Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH  mengatakan, penerapan absen sidik jari diterapkan seiring dengan kemajuan ilmu teknologi.

“Kita sudah masuk dalam era elektronik sistem terutama untuk absen, karena itu peranan IT sudah sangat dominan sehingga perlu diterapkan ansen sidik jadi bagi setiap PNS yang ada di lingkup Pemkot Ambon,” kata Wali Kota Ambon usai memimpin apel pagi di SMP negeri 2 Ambon, Selasa (26/2).

Menurutnya, absen manual dalam era informatika saat ini sudah tidak layak lagi. Karena itu dibutuhkan adaptasi dari PNS untuk menggunakan sistim IT.

“PNS harus bisa beradaptasi dengan perubahan perkembangan terknologi, karena absensi selama ini manual. Kalau kita gunakan abses manual tiap pagi pegawai harus catat absen dan itu sangat menganggu mekanisme apel,” paparnya.

Dia mengakui, Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon akan melakukan evaluasi penerapan absesnsi sidik jari, karena menggunakan sistim on line sehingga dapat diketahui tingkat kehadiran PNS yang ada pada masing-masing SKPD.

“Sekarang tidak lagi gunakan manual, dia hanya letakan sidik jari di absen dan dia bekerja seperti biasa. Nanti BKK akan evaluasi siapa yang terlambat dan siapa yang tidak hadir, karena hal ini menghindari kongkalikong dengan petugas absensi,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini pihak Pemkot Ambon melakukan penggunaan absen sidik jari secara bertahap, dimana awal mulanya berlaku pada lingkup Pemkot Ambon, setelah itu lanjut dia, akan diberlakukan pada kantor-kantor yang ada di luar Pemkot Ambon.

“Kita akan berlakukan absensi sidik jari secara bertahap, karena absen ini akan bergerak di sekolah-sekolah dan kantor kelurahan yang ada di luar lingkup Pemkot Ambon,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKK Ambon, Drs.B.Selanno,M.Si menjelaskan, penerapan absen sidik jari merupakan upaya peningkatan kinerja dan disiplin PNS, karena melalui hal ini tidak lagi ditemukan pegawai di setiap SKPD yang melakukan spekulasi data kehadiran.

“Sistem sidik jari akan terhubung dengan data komputer dan akhir bulan staf BKD akan mengambil data di setiap unit kerja untuk memastikan kehadiran PNS,”ujarnya.

Dia menambahkan, penerapkan disiplin PNS sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

AMBON–HUMAS, Sebanyak 5000 anak tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon meramaikan Peringatan Hari Anak Ceria tahun 2013, Sabtu (23/2) di Sport Hall, Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Ambon. Kegiatan ini digelar Yayasan Kepedulian Utama Pemuda Indonesia bersama Biblika-Philipna.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,SH yang hadir pada kegiatan itu menandaskan, peringatan Hari Anak Ceria tahun ini memberi nuanasa kebahagiaan dan keceriaan terhadap seluruh anak-anak di Kota Ambon.

“Kita rayakan Hari Anak Ceria supaya, anak-anak terlihat ceria dan sukacita, kalau anak-anak mau ceria dan sukacita harus ada rasa kedamaian dari dalam diri, keluarga dan lingkungan serta partisipasi dan peran sekolah untuk tetap memberikan rasa ceria,” kata wali Kota saat membuka pelaksanaan Hari Ceria Anak tersebut.

Menurutnya, Hari Ceria Anak yang berlangsung di Kota Ambon diikuti oleh 5000 anak SD, agar anak-anak dapat melaksanakan proses belajar dengan keceriaan.

“Kalau tenang dan damai baru anak-anak bisa ceria, makanya 5000 yang ikuti acara hari ceria anak,” katanya.

Setiap anak, kata Wali Kota, harus ceria dalam segala kehidupan. Mereka harus enjoy untuk meraih masa depan. Karena itu, para guru harus membantu anak-anak untuk tetap ceria.

“Kalau anak ceria maka, guru harus enerjik, kalau anak ceria dan guru murung akan menganggu proses belajar mengajar, guru yang enerjik dan kreatif akan memberikan dampak kepada anak-anak. Jadi jangan marah dan memberikan perlakuan yang kasar kepada anak sekolah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Kepedulian Utama Pemuda Indonesia, Etna, mengakui, pihak yayasan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan dan dukungan Wali Kota Ambon, sehingga, Hari Ceria Anak dapat dirayakan di Kota Ambon.

“Acara hari ceria anak akan kita laksanakan setiap tahun untuk memberikan keceriaan kepada anak-anak SD,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua Biblika-Filipina Else Longga menambahkan, pihaknya telah menggelar pelaksanakan Hari Ceria Anak di Indonesia, Malaysia, Philipina, Timor-Timur dan Brunai Darussalam.

“Hari ceria untuk memberikan keceriaan dan kebahagian anak-anak, Karen anak-anak harus bahagia selama melaksanakan hari ceria anak,” tandas Longga.

AMBON–HUMAS, Prof.Dr.Tonny Pariela kembali pimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ambon periode 2013-2017. Pariela terpilih sebagai ketua umum KONI Kota Ambon secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Ke-II yang digelar KONI Kota Ambon di Balai Kota, Sabtu (16/2).

Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuharu,SH,M.Si berharap, Pariela dengan seluruh pengurus KONI Kota Ambon periode 2013-2017 dapat lebih meningkatkan prestasi olahraga di ibu Kota provinsi ini.

“Pemkot Ambon memberikan apresiasi kepada pengurus KONI Kota Ambon yang dipimpin oleh Prof Dr.Tonny Pariela” kata Sekot saat menutup Musorkot tersebut.

Menurut Sekot, dalam berbagai aktivitas mulai dari pembentukan pengurus sejak 2008 -2012 tercatat, Pariela sudah cukup banyak memberikan catatan prestasi yang sangat luar biasa.

“Pada penyelenggaraan PON Provinsi Maluku yang pertama Kota Ambon keluar sebagai juara umum, kemudian pada penyelenggaraan kedua PON Provinsi Maluku, Kota Ambon tetap dapat mempertahankan kedudukan bahkan meraih prestasi lebih dari tahun sebelumnya,” ujar Sekot.

Sekot juga mengakui, saat ini sarana dan prasarana olahraga di Kota Ambon untuk beberapa cabang perlombaan masih minim. Dia mencontohkan, arena balap motor yang hingga kini belum, ada sehingga generasi muda terutama anak sekolah biasa memanfaatkan jalan raya sebagai arena balap.

Selain arena balap motor, kata Sekot, fasilitas lain pada beberapa cabang lomba tertentu yang memiliki prestasi gemilang di kota ini juga masih terbatas.

“Kita menyadari, memang seluruh aktivitas olahraga di kota ini belum bisa kita sediakan sarana dan prasarana. hanya sebagian kecil saja, itupun kita sangat terbatas menyediakan fasilitas,” katanya.

Dirinya berharap, pengurus KONI Kota Ambon yang baru bersama Pemerintah Kota dapat memperhatikan hal ini sehingga olahraga di Kota Ambon bisa lebih baik lagi kedepan.

Sementara itu, Pariela dalam pidatonya mengajak seluruh jajaran pengurus KONI Kota Ambon dapat terus menjaga soliditas dan kekompakan dalam memajukan prestasi olahraga di kota ini.

Diakuinya, kekompakan menjadi salah satu modal berharga bagi KONI Kota Ambon untuk membangun dinamika olahraga di Kota ini, juga untuk meraih target kedepan yakni mempertahankan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku ketiga yang akan digelar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada tahun 2014.