Bulan: Juli 2025

AMBON–HUMAS, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH meminta masyarakat agar menjaga lingkungan kota tetap bersih dan indah. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu upaya mengembalikan citra kota Ambon menjadi lebih baik.

“Target untuk kota ini bersih bukan untuk mendapat penghargaan Adipura, tetapi upaya untuk mengembalikan citra kota Ambon manise,” kata Wali kota di sela-sela sosialisasi kebersihan bagi warga perumahan BTN Manusela, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Selasa (26/2).

Untuk menciptakan kondisi kota Ambon yang bersih, lanjutnya, pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, telah meluncurkan Gerakan Ambon Bersih yang dicanangkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Balthasar Kambuaya, pada kunjungannya di Ambon, 11 Februari 2013.

Kota Ambon sendiri, menjadi kota pertama yang mengimplementasikan gerakan ini, setelah Wakil Presiden RI, Boediono, mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih, tahun 2012 lalu.

“Dalam kunjungannnya ke Kota Ambon, menteri didampingi oleh tim penilai Penghargaan adipura sangat terkesan akan keadaan kota Ambon yang sudah bersih dan indah,” tuturnya.

Wali Kota berharap, upaya menjaga kebersihan kota mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dirinya mengutarakan, Pemkot akan menyediakan tempat-tempat sampah dan memperbanyak pohon-pohon peneduh, serta lampu-lampu penerang jalan di sejumlah lokasi di kota ini guna mendukung citra kota Ambon yang bersih dan indah.

“Khusus untuk lampu penerang jalan, pada tahun ini direncanakan akan mulai dipasang pada kawasan kebun cengkih, desa batumerah, Kecamatan Sirimau Ambon,” tandas Wali Kota.

Sosialisasi kebersihan gencar dilakukan Wali Kota Ambon di berbagai lokasi perumahan warga, guna membangkitkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Sebelumnya kegiatan yang sama, telah dilaksanakan bagi warga kelurahan Karang Panjang, Senin (25/2) dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada beberapa kawasan perumahan yang ada di kota Ambon.

AMBON–HUMAS, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah melakukan pemetaan lahan di Negeri Halong, Kecamatan Baguala untuk merelokasi pengungsi korban keretakan dan tanah amblas di Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,SH mengatakan, saat ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon sementara melakukan pemetaan lahan dan sekarang sudah 80 persen rampung.

“Kita sudah melakukan peninjauan lokasi, dimana pemetaan lahan yang dilakukan dinas PU kota Ambon hampir rampung namun masih ada lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan alat khusus untuk memcahkan batu. Kita prediksi April mendatang sudah selesai “jelas Wali Kota dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Ambon di Balai Kota, Kamis (14/3).

Menurutnya, areal lahan sebesar dua hektar tersebut rencananya akan di pergunakan untuk menampung 170 Kepala Keluarga (KK).

“Rencananya kita akan relokasi 158 KK dari 235 KK pengungsi Batu Gajah tapi akan kita tambah menjadi 170 KK, dengan demikian lahan seluas 2 hektar akan diperluas lagi,” katanya.

Dijelaskan, anggaran untuk penanganan pengungsi Batu Gajah menggunakan dana sharing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Sosial serta dana sharing dari Pemerintah Propinsi Maluku dan Pemkot Ambon, dimana BNPB telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,2 Miliar sebagai stimulan.

Dia mengakui bahwa dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah korban keretakan tanah di Batu Gajah sebesar Rp 59 juta untuk measing-masing Kepala Keluarga (KK), dimana besar bantuan yang diberikan sama dengan pengungsi korban bentrokan 11 September 2011 lalu.

“Kita akan bagi dana stimulan dari BNPB sebesar Rp.25 juta, dari Kemenpera sebesar Rp.11 juta, Kemensos Rp.11 juta, Pemkot sebesar Rp.10 juta dan Pemprov Maluku Rp.3 juta,” rincinya.

Ditambahkan, mekanisme penyerahan uang bantuan korban keretakan tanah sama dengan penanganan pengungsi 11 September 2011 lalu, dimana semua bantuan diberikan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Dia mengakui, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengungsi yang mendiami lokasi mardika untuk ditempatkan pada Negeri Halong, karena berdasarkan informasi ada kelebihan beberapa rumah yang dapat diberikan kepada pengungsi korban sosial Mardika maupun bencana alam lainnya.

“Kita akan tawarkan kalau mereka setuju kita akan pindahkan untuk bersama-sama dengan pengungsi Batu Gajah,” tandasnya.

AMBON-HUMAS, Dalam rangka koordinasi terkait berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI di Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2013/2014, maka Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH melakukan tatap muka dan berdialog dengan Menteri Perhubungan RI, E.E. Mangindaan, SIP, Selasa (5/3) di Jakarta.

Walikota yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Anggonoto Ura, SE, Kepala Bappekot, D. Matulapelwa,SH serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Ambon, Drs.J.R.Adriaansz,M.Si, mengaku bangga dan menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Menteri Perhubungan RI yang bersedia mendengar aspirasi masyarakat kota Ambon.

Dialog diawali dengan paparan Wali Kota Ambon, terkait dengan perkembangan pembangunan di Kota Ambon yang bertumbuh secara pesat pasca tragedi kemanusiaan yang melanda kota ini beberapa tahun silam.

Menurut Louhenapessy, hal ini  turut mempengaruhi dinamika dan interaksi sosial masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Walikota juga memberikan gambaran terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk melanjutkan pembangunan dan memfungsikan Terminal Transit Passo, mengingat semakin bertambahnya volume kendaraan di kota Ambon sedangkan akses jalan sangat terbatas dan sulit untuk dikembangkan, yang berdampak pada kemacetan pada beberapa ruas jalan di ibukota Provinsi Maluku ini.

“Dalam Anggaran Tahun 2013, Kota Ambon dialokasikan Rp.2 Milyar untuk kelanjutan pembangunan Terminal Transit Passo, sedangkan untuk menyelesaikan bangunan dimaksud secara keseluruhan, kita masih membutuhkan penambahan anggaran ± Rp.16 Milyard” ungkap Wali Kota di hadapan Mangindaan.

Dalam arahannya, Menteri berjanji dan secara langsung menginstruksikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, untuk mengkaji dan mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN perubahan 2013 guna penyelesaian pembangunan Terminal Transit Passo, serta menganggarkan pembangunan Tempat Uji Kendaraan pada APBN 2014.

Dijadwalkan, Menteri Perhubungan RI beserta rombongan akan mengunjungi dan melihat secara dekat kondisi Terminal Transit Passo pada kunjungan kerjanya di Pulau Banda, Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kota Ambon tanggal 8 – 9 Maret 2013.

AMBON–HUMAS,  Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menerapkan absen sidik jari bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup setempat. Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH  mengatakan, penerapan absen sidik jari diterapkan seiring dengan kemajuan ilmu teknologi.

“Kita sudah masuk dalam era elektronik sistem terutama untuk absen, karena itu peranan IT sudah sangat dominan sehingga perlu diterapkan ansen sidik jadi bagi setiap PNS yang ada di lingkup Pemkot Ambon,” kata Wali Kota Ambon usai memimpin apel pagi di SMP negeri 2 Ambon, Selasa (26/2).

Menurutnya, absen manual dalam era informatika saat ini sudah tidak layak lagi. Karena itu dibutuhkan adaptasi dari PNS untuk menggunakan sistim IT.

“PNS harus bisa beradaptasi dengan perubahan perkembangan terknologi, karena absensi selama ini manual. Kalau kita gunakan abses manual tiap pagi pegawai harus catat absen dan itu sangat menganggu mekanisme apel,” paparnya.

Dia mengakui, Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon akan melakukan evaluasi penerapan absesnsi sidik jari, karena menggunakan sistim on line sehingga dapat diketahui tingkat kehadiran PNS yang ada pada masing-masing SKPD.

“Sekarang tidak lagi gunakan manual, dia hanya letakan sidik jari di absen dan dia bekerja seperti biasa. Nanti BKK akan evaluasi siapa yang terlambat dan siapa yang tidak hadir, karena hal ini menghindari kongkalikong dengan petugas absensi,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini pihak Pemkot Ambon melakukan penggunaan absen sidik jari secara bertahap, dimana awal mulanya berlaku pada lingkup Pemkot Ambon, setelah itu lanjut dia, akan diberlakukan pada kantor-kantor yang ada di luar Pemkot Ambon.

“Kita akan berlakukan absensi sidik jari secara bertahap, karena absen ini akan bergerak di sekolah-sekolah dan kantor kelurahan yang ada di luar lingkup Pemkot Ambon,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKK Ambon, Drs.B.Selanno,M.Si menjelaskan, penerapan absen sidik jari merupakan upaya peningkatan kinerja dan disiplin PNS, karena melalui hal ini tidak lagi ditemukan pegawai di setiap SKPD yang melakukan spekulasi data kehadiran.

“Sistem sidik jari akan terhubung dengan data komputer dan akhir bulan staf BKD akan mengambil data di setiap unit kerja untuk memastikan kehadiran PNS,”ujarnya.

Dia menambahkan, penerapkan disiplin PNS sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

AMBON–HUMAS, Sebanyak 5000 anak tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon meramaikan Peringatan Hari Anak Ceria tahun 2013, Sabtu (23/2) di Sport Hall, Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Ambon. Kegiatan ini digelar Yayasan Kepedulian Utama Pemuda Indonesia bersama Biblika-Philipna.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,SH yang hadir pada kegiatan itu menandaskan, peringatan Hari Anak Ceria tahun ini memberi nuanasa kebahagiaan dan keceriaan terhadap seluruh anak-anak di Kota Ambon.

“Kita rayakan Hari Anak Ceria supaya, anak-anak terlihat ceria dan sukacita, kalau anak-anak mau ceria dan sukacita harus ada rasa kedamaian dari dalam diri, keluarga dan lingkungan serta partisipasi dan peran sekolah untuk tetap memberikan rasa ceria,” kata wali Kota saat membuka pelaksanaan Hari Ceria Anak tersebut.

Menurutnya, Hari Ceria Anak yang berlangsung di Kota Ambon diikuti oleh 5000 anak SD, agar anak-anak dapat melaksanakan proses belajar dengan keceriaan.

“Kalau tenang dan damai baru anak-anak bisa ceria, makanya 5000 yang ikuti acara hari ceria anak,” katanya.

Setiap anak, kata Wali Kota, harus ceria dalam segala kehidupan. Mereka harus enjoy untuk meraih masa depan. Karena itu, para guru harus membantu anak-anak untuk tetap ceria.

“Kalau anak ceria maka, guru harus enerjik, kalau anak ceria dan guru murung akan menganggu proses belajar mengajar, guru yang enerjik dan kreatif akan memberikan dampak kepada anak-anak. Jadi jangan marah dan memberikan perlakuan yang kasar kepada anak sekolah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Kepedulian Utama Pemuda Indonesia, Etna, mengakui, pihak yayasan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan dan dukungan Wali Kota Ambon, sehingga, Hari Ceria Anak dapat dirayakan di Kota Ambon.

“Acara hari ceria anak akan kita laksanakan setiap tahun untuk memberikan keceriaan kepada anak-anak SD,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua Biblika-Filipina Else Longga menambahkan, pihaknya telah menggelar pelaksanakan Hari Ceria Anak di Indonesia, Malaysia, Philipina, Timor-Timur dan Brunai Darussalam.

“Hari ceria untuk memberikan keceriaan dan kebahagian anak-anak, Karen anak-anak harus bahagia selama melaksanakan hari ceria anak,” tandas Longga.

AMBON–HUMAS, Prof.Dr.Tonny Pariela kembali pimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ambon periode 2013-2017. Pariela terpilih sebagai ketua umum KONI Kota Ambon secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Ke-II yang digelar KONI Kota Ambon di Balai Kota, Sabtu (16/2).

Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuharu,SH,M.Si berharap, Pariela dengan seluruh pengurus KONI Kota Ambon periode 2013-2017 dapat lebih meningkatkan prestasi olahraga di ibu Kota provinsi ini.

“Pemkot Ambon memberikan apresiasi kepada pengurus KONI Kota Ambon yang dipimpin oleh Prof Dr.Tonny Pariela” kata Sekot saat menutup Musorkot tersebut.

Menurut Sekot, dalam berbagai aktivitas mulai dari pembentukan pengurus sejak 2008 -2012 tercatat, Pariela sudah cukup banyak memberikan catatan prestasi yang sangat luar biasa.

“Pada penyelenggaraan PON Provinsi Maluku yang pertama Kota Ambon keluar sebagai juara umum, kemudian pada penyelenggaraan kedua PON Provinsi Maluku, Kota Ambon tetap dapat mempertahankan kedudukan bahkan meraih prestasi lebih dari tahun sebelumnya,” ujar Sekot.

Sekot juga mengakui, saat ini sarana dan prasarana olahraga di Kota Ambon untuk beberapa cabang perlombaan masih minim. Dia mencontohkan, arena balap motor yang hingga kini belum, ada sehingga generasi muda terutama anak sekolah biasa memanfaatkan jalan raya sebagai arena balap.

Selain arena balap motor, kata Sekot, fasilitas lain pada beberapa cabang lomba tertentu yang memiliki prestasi gemilang di kota ini juga masih terbatas.

“Kita menyadari, memang seluruh aktivitas olahraga di kota ini belum bisa kita sediakan sarana dan prasarana. hanya sebagian kecil saja, itupun kita sangat terbatas menyediakan fasilitas,” katanya.

Dirinya berharap, pengurus KONI Kota Ambon yang baru bersama Pemerintah Kota dapat memperhatikan hal ini sehingga olahraga di Kota Ambon bisa lebih baik lagi kedepan.

Sementara itu, Pariela dalam pidatonya mengajak seluruh jajaran pengurus KONI Kota Ambon dapat terus menjaga soliditas dan kekompakan dalam memajukan prestasi olahraga di kota ini.

Diakuinya, kekompakan menjadi salah satu modal berharga bagi KONI Kota Ambon untuk membangun dinamika olahraga di Kota ini, juga untuk meraih target kedepan yakni mempertahankan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku ketiga yang akan digelar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada tahun 2014.

AMBON-HUMAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menteri LH)  Prof.Dr.Balthasar Kambuaya,MBA menjanjikan beasiswa bagi 40-an mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Ambon yang berprofesi sebagai penyapu jalan dan pengangkut sampah.

Hal ini dinyatakan Kambuaya usai melakukan dialog singkat dengan para mahasiswa yang juga berprofesi sebagai buruh sampah, di sela-sela pencanangan Gerakan Ambon Bersih, Senin (11/2) di Islamic Center-Ambon.

“Saya telah perintahkan Deputi VI Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian LH, Ilyas Assaad untuk mengecek kemungkinan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai penyapu jalan dan pengangkut sampah di Ambon,” katanya.

Kambuaya secara khusus mengapresiasi kinerja dan keterlibatan mahasiswa melakukan tugas mulia untuk menciptakan Ambon bersih tersebut, setelah mendengar laporan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy bahwa 40-an dari 400-an buruh sampah di Kota Ambon. masih berstatus mahasiswa pada sejumlah perguruan tinggi.

Delapan di antara 40-an mahasiswa tersebut telah menjadi sarjana, di mana biaya kualiahnya hingga selesai berasal dari upah menjadi buruh sampah, hingga saat ini masih menjalani profesi tersebut.

“Beasiswa yang akan diberikan ini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap para mahasiswa yang mau terjun langsung membantu Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Ambon yang bersih,” katanya.

AMBON-HUMAS, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH mengakui sejumlah peristiwa konflik antar kelompok warga yang terjadi di kota Ambon akhir-akhir ini, lebih banyak disebabkan oleh ulah kenakalan remaja.

Para remaja yang melakukan kenakalan, kata Wali kota, adalah mereka yang masih dalam masa pertumbuhan dan psikologi kejiwaan yang labil, tetapi jika tidak diberi perhatian dikhawatirkan konflik yang terjadi akan membias pada kelompok masyarakat yang lebih besar.

“Konflik antar kelompok warga yang terjadi, penyebabnya adalah hal teknis bukan hal yang prinsip, dan itu semua berawal dari kenakalan remaja,” kata Louhenapessy, di sela-sela pertemuan mediasi warga Kelurahan Batu Gajah yang digelar Minggu (3/2) di Kediaman Wali Kota, kawasan Karang Panjang – Ambon.

Wali Kota dihadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda kelurahan Batu Gajah yang hadir pada pertemuan itu menjelaskan, untuk meredam konflik yang terjadi, kelompok remaja perlu diberikan pemahaman mengenai teori sosial terutama dengan aktualisasi diri. Hal ini menjadi perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Saya sudah instruksikan kepada para camat dan lurah untuk memberikan perhatian bagi kelompok-kelompok kecil di masyarakat, agar tidak ada yang merasa termajinalkan dari perhatian pemerintah dan aparat keamanan,” ungkapnya.

Pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lanjut Wali Kota, akan dilakukan pihaknya melalui pendekatan kekeluargaan, dan lewat pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal.

Louhenapessy berharap lewat pendekatan ini, konflik antar kelompok warga tidak akan terjadi lagi.

“Jika ada perhatian dari pemerintah, dan dukungan dari seluruh stakeholder,  lembaga keagamaan, maupun pranata sosial yang ada di masyarakat dan  pertemuan yang intensif terus digelar, saya yakin konflik yang terjadi tidak akan terulang kembali,” tandas Wali Kota.

Pertemuan mediasi warga Batu Gajah dilakukan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi antar kelompok warga beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan yang diprakarsai Wali Kota itu, hadir pula Kapolres Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, AKBP. Suharwiyono, Dandim 1504 Ambon, Letkol.Inf. J.L Toruan, serta sejumlah Pimpinan SKPD Pemkot Ambon.

Pada pertemuan mediasi itu, telah disepakati bersama langkah-langkah preventif yang perlu dilakukan oleh semua stakeholder dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan antar kelompok warga, tidak hanya di kelurahan  Batu Gajah tetapi juga pada kawasan-kawasan lainnya di kota ini.

AMBON-HUMAS, DPRD Kota Ambon, Rabu (23/1) menggelar Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Pengambilan Sumpah dan Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Ambon.

Sidang paripurna istimewa ini, dihadiri oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH, Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, M. A. S. Latuconsina, ST, MT, Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A. G. Latuheru, SH, M.Si, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP. Suharwiyono, serta para pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Dua anggota DPRD Kota Ambon Periode 2009-2014 yang di PAW berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 201.B dan 201.C Tahun 2012, tertanggal 26 Desember 2012 yakni Ir.Victor Diaz (PDIP) yang digantikan oleh Ir. James Maatita dan Abdul Harun La Bune, S.PdI (PAN) yang digantikan Luaib Saihitua, SE.

Ketua DPRD Kota Ambon, R. Tomahouw, SH selaku pimpinan sidang dalam pidatonya mengatakan keputusan Gubenur terkait dengan PAW anggota DPRD Kota Ambon merupakan puncak dari rangkaian proses melalui mekanisme pada masing-masing pihak kelembagaan, baik internal partai politik, KPUD Kota Ambon dan Wali kota Ambon sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Atas dasar itu perkenankan saya atas nama DPRD Kota Ambon mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Diaz dan La Bune yang pada hari ini akan mengakhiri tugas di DPRD Kota Ambon,”ujarnya.

Tomahouw juga mengucapkan selamat datang kepada dua anggota baru  DPRD Kota Ambon yang baru diambil sumpah dan janjinya. Kehadiran Maatita dan Saihitua diharapkan dapat memberi kontribusi aktif dalam upaya peningkatan dinamisasi kinerja lembaga ini untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon

Dirinya mengakui, PAW kali ini sempat diwarnai oleh riak-riak internal kecil di organisasi politik masing-masing namun hal itu merupakan hal biasa di dalam era demokrasi saat ini.

Kepada seluruh anggota DPRD Kota Ambon, Tomahouw berpesan agar tetap siuman dan serius dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi anggaran dan pengawasan.

“Kerjasama antara eksekutif dan legislatif diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga kota, sehingga tercipta kota Ambon yang maju dan modern,” pungkasnya.

AMBON-HUMAS, Kelompok nelayan dari Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe dan Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon menerima bantuan tiga unit kapal penangkap Purse Seine dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH yang didampingi oleh Sekretaris Kota (Sekot) A.G Latuheru, SH, M.Si kepada perwakilan Kelompok nelayan, Selasa (8/1) di Balai Negeri Nusaniwe.

Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, bantuan kapal penangkap ikan ini diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok nelayan. Oleh sebab itu, dirinya berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Di banyak tempat banyak bantuan-bantuan tidak dimanfaatkan secara maksimal karena penerima bantuan tidak merasa memiliki,” katanya.

Diakui Wali Kota, bantuan kapal penangkap ikan ini diberikan kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan. Prosesnya dimulai dari indentifikasi dan verifikasi kelompok masyarakat penerima, pelaksanaan pekerjaan kapal oleh rekanan yang terpilih, hingga tahap akhir penyerahan kepada para penerima bantuan.

“Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan maka ada rasa memiliki dan memberikan nilai ekonomis bagi mereka yang menerimanya,” tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir.F.J Louhenapessy, dalam laporannya mengatakan bantuan tiga unit kapal penangkap Purse Seine dengan nilai Rp 1.587.475.000,- bersumber dari dana tugas pembantuan Kementrian Kelautan dan perikanan RI.

Tiga unit kapal ini masing-masing berkapasitas 20 GT dan 10 GT diberikan bagi tiga kelompok nelayan yakni KUB Utama Maju, KUB Sibu-Sibu, dan KUB Sinar Latu.